| Di awal kemunculannya, lembaga-lembaga pendidikan “terpadu” menjadi alternatif orang dalam menyekolahkan anaknya di tengah kegelisahan model pendidikan yang kurang islami. Baik karena muatan kurikulum yang kurang di sekolah-sekolah umum yang minim agama atau karena model kurikulumnya sendiri yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. |
Kini pendikan-pendidikan terpadu ini merebak di masyarakat kita. Sayangnya, meski tidak semua, orientasi dan pola manajemennya justru terkesan elitis dan lebih bernuansa bisnis.
Pada sebagian besar orang tua murid dan pemerhati (pen), kita tentu lebih menginginkan situasi lebih idealistis tanpa mengesampingkan realita. Dalam arti, karena lembaga-lembaga pendidikan mengklaim sebagai pendidikan “islami” dengan lingkungan “islami” tentu tuntutan orang tua tidak berlebihan.
Ketika membawa-bawa nama Islam sebagai lebel; Sekolah Dasar Islam Terpadu, misalnya, maka tanggungjawab moral, orientasi, kurikulum, lingkungan, pola pendidikandan segala tetek bengeknya juga bernafaskan Islam. Bukan hanya muatan kurikulum semata, dan mengesampingkan sisi lainya baik terkait pola hubungan antara sekolah dan orang tua atau manajemen sekolah dengan guru terkait penggajian.
Sudah menjadi fenomena umum bahwa untuk masuk ke sekolah-sekolah “Islam” itu mereka harus berkantong tebal. Mereka yang pegawai rendahan bergaji standar UMR yang menginginkan anaknya dididik dengan islami tentu akan kesulitan masuk. Sebab untuk uang masuk dengan berbagai rinciannya dia harus menyediakan dana minimal 1 hingga 10 juta. Sudah bisa dibayangkan berapa SPP bulannya dan daftar ulangnya. Akhirnya yang bisa masuk kesana hanya orang-orang elit.
Kita tidak menafikan bahwa pihak sekolah memiliki banyak problema. Mulai dari masalah gedung, pajak, gaji guru, peningkatan SDM pengajar dan lain-lain. Namun seharusnya itu tidak selalu menjadi senjata utama untuk menaikkan iuran pendidikan setiap tahunnya.
Sehingga “pendidikan islami” tetap bisa dirasakan oleh “seluruh lapisan masyarakat”, terutama mereka yang kurang mampu namun berprestasi.Ironinya, pada saat iuran murid merangkak naik terus menerus, jika melihat gaji guru di sekolah-sekolah Islam justru tidak sebanding dengan peran mereka sebagai ujung tombak sebuah proses pendidikan. Masih ada sebagian guru digaji jauh di bawah UMR.
Sekali lagi, ini bukan generalisasi.Ketika bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang amal sosial, meski tidak menghilangkan unsur “jual beli” jasa. Artinya, pendidikan itu lebih kepada tanggung jawab sosial. Harus lebih kental nuansa perjuangan sebagai bagian dari dakwah, bukan saja dari para guru tapi yang terpenting adalah pihak yayasan sebagai pihak paling bertanggung jawab.
Kedua unsur itu harus berjalan proposional dengan menerapkan nilai “keadilan” sebagai ajaran utama Islam itu sendiri. Dalam urusan bisnis murni saja, Islam ini mengajurkan umatnya untuk saling toleran dan memberikan kemudahan. Apalagi dalam urusan yang terkait sosial.
Rasulullah saw bersabda :
“Allah merahmati seseorang yang toleran, jika dia menjual, jika membeli dan jika terlibat dalam kasus hukum.”(HR. Bukhari)
Ane yakin, tidak semua pendidikan yang mahal itu berkualitas, juga tidak semua pendidikan “terjangkau” itu tidak bermutu.
Jika kondisi elitis dipertahankan, apakah pendidikan-pendidikan Islam terpadu masih menjadi alternatif bagi umat?
Semoga tulisan ini menjadi bahan evaluasi bersama.
Tapi entahlah!!
Tapi entahlah!!
Faktanya, hari ini sekolah-sekolah gak lebih dari komoditas lapak jualan ilmu, bukan mengamalkan ilmu.
Na'udzubillah...
Komentar [area]:
0 Comment [area]:
Posting Komentar